Cinta Itu Seperti Menunggu Bis Saja

Oleh Hadiana Assegaf

Sebuah bis datang, dan kau bilang, "Wah...terlalu sumpek dan panas, nggak bisa duduk nyaman nih! aku tunggu bis berikutnya saja"

Kemudian, bis berikutnya datang. Kamu melihatnya dan berkata, "Aduh bisnya kurang asik nih dan kok gak cakep begini... nggak mau ah.."

Bis selanjutnya datang, cool dan kau berminat, tapi dia seakan-akan tidak melihatmu dan melewatimu begitu saja.

Bis keempat berhenti di depan kamu. Bis itu kosong, cukup bagus, tapi kamu bilang,

"Nggak ada AC nih, gua bisa kepanasan". Maka kamu membiarkan bis keempat pergi..

Waktu terus berlalu, kamu mulai sadar bahwa kamu bisa terlambat pergi ke kantor. Ketika bis kelima datang, kau sudah tak sabar, kamu langsung melompat masuk ke dalamnya. Setelah beberapa lama, kamu akhirnya sadar kalau kamu salah menaiki bis. Bis tersebut jurusannya bukan yang kau tuju!

Dan kau baru sadar telah menyiakan waktumu sekian lama..

Moral dari cerita ini, sering kali seseorang menunggu orang yang benar-benar 'ideal' untuk menjadi pasangan hidupnya. Padahal tidak ada orang yang 100% memenuhi keidealan kita. Dan kau pun sekali-kali tidak akan pernah bisa menjadi 100% sesuai keinginan dia.

Tidak ada salahnya memiliki persyaratan untuk 'calon', tapi tidak ada salahnya juga memberi kesempatan kepada yang berhenti di depan kita. Tentunya dengan jurusan yang sama seperti yang kita tuju. Apabila ternyata memang tidak cocok, apa boleh buat.. tapi kau masih bisa berteriak 'Kiri !' dan keluar dengan sopan.

Maka memberi kesempatan pada yang berhenti di depanmu, semuanya bergantung pada keputusanmu. Daripada kita harus jalan kaki sendiri menuju kantormu, dalam arti menjalani hidup ini tanpa kehadiran orang yang dikasihi.

Cerita ini juga berarti, kalau kau benar-benar menemukan bis yang kosong, kau sukai dan bisa kau percayai, dan tentunya sejurusan dengan tujuanmu, kau dapat berusaha sebisamu untuk menghentikan bis tersebut di depanmu. Untuk dia memberi kesempatan kau masuk ke dalamnya. Karena menemukan yang seperti itu adalah suatu berkah yang sangat berharga dan sangat berarti. Bagimu sendiri, dan bagi dia.

Bis seperti apa yang kau tunggu?

Resep Ampuh Jadi Pribadi Tangguh

Para pakar kejiwaan memandang pikiran sebagai faktor terpenting bagi kehidupan manusia. Hampir semua sistem kehidupan kita, gerak tubuh, suasana hati, bahkan hidup kita, dikontrol oleh pikiran. Ketika kita melihat pacar atau pasangan kita berjalan di depan kita, pikiran kita mungkin akan memerintahkan mulut kita untuk menegurnya, menyuruh kaki kita mempercepat langkah, atau meminta kita untuk tidak melakukan apa-apa.

Demikian pula halnya dengan perasaan kita, dengan informasi yang terkumpul di otak, pikiran memberikan perintah-perintah khusus kepada "hati" untuk menentukan suasana yang diinginkan. Umpamanya, suatu hari kita ditinggal kekasih, pikiran kita akan memilih informasi-informasi yang berhubungan dengan kehidupan cinta kita dengannya, yang terekam oleh otak. Katakanlah pikiran kita memilih informasi yang berhubungan dengan hal-hal indah, yang pernah kita alami bersamanya. Pikiran kita akan mengolahnya dan menghasilkan instruksi, umpamanya, kita menyesal dan sedih karena semua keindahan itu harus berakhir.

Instruksi akan diteruskan ke "hati" melalui perangkat psikologis kita, dan perasaan kita pun menjadi sedih. Sebaliknya, apabila pikiran kita memilih informasi-informasi yang berhubungan dengan hal-hal menyebalkan dari si dia, umpamanya hidung peseknya, kebiasaan buruknya, atau kesukaannya berutang, pikiran kita akan mengolahnya menjadi instruksi bahwa kita senang dan bahagia karena mimpi buruk itu telah berakhir. Hati kita pun senang karenanya.

Faktual dan sensitif

Bila pengaruh pikiran sangat kuat terhadap perasaan kita, berarti kita orang faktual, orang yang selalu bertindak atau bersikap berdasarkan fakta. Tetapi bila pengaruh pikiran sangat lemah terhadap perasaan kita, maka kita termasuk orang sensitif.

Orang faktual biasanya lebih mampu mengendalikan perasaan. Soalnya, pikirannya mampu mengolah fakta-fakta yang terekam di otak secara lebih mendetil sebelum dimasukkan ke "hati". Sebaliknya, orang sensitif akan cenderung emosional, karena biasanya pada saat merespons realitas yang tengah dihadapi, pikirannya tidak mengolah kembali fakta-fakta yang terekam di otak, akan tetapi langsung memasukkannya ke dalam "hati" apa adanya. Ia mengolah informasi dengan perasaannya.

Untuk memperjelas, ambilah contoh seseorang tanpa sengaja melihat kekasihnya tengah duduk berdua dengan orang lain yang berlainan jenis kelamin dan tidak ia kenal. Bila dia orang sensitif, otaknya merekam semua kejadian yang dilihatnya. Pikirannya tidak mengolah melainkan langsung meneruskannya ke dalam "hati" untuk diolah. Karena "hati"-nya yang mengolah, ia mungkin segera mendatangi mereka dan tanpa babibu langsung melayangkan bogem mentah.

Sebaliknya, bila ia seorang faktual, kejadian-kejadian tadi direkam di otaknya, diolah terlebih dahulu oleh pikiran sebelum diteruskan ke "hati". Pikirannya akan membuat pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan. Bila kekurangan data, maka ia akan menghasilkan kemungkinan-kemungkinan lain. Misalnya, kemungkinan orang lain itu adalah saudara atau sahabat kekasihnya. Atau mungkin pula teman selingkuh kekasihnya. Kemungkinan-kemungkinan itu kemudian diteruskan ke "hati" sebagai perasaan ingin tahu. Karena pertimbangan pikiran inilah ia mungkin akan mendekatinya untuk mencari tahu hal sebenarnya, ketimbang langsung menghakimi.

Proses itulah yang menyebabkan orang faktual cenderung tenang, penuh perhitungan, dan mampu mengendalikan diri. Sebaliknya, orang sensitif cenderung cepat gelisah, tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan, tidak sabar, dan sukar mengendalikan diri.

Persepsikan kenyataan secara positif

Dengan pengoptimalan pikiran, kita dapat mengendalikan perasaan dan juga kehidupan ke arah yang kita inginkan. Dengan pikiran kita dapat mengubah perasaan sedih menjadi perasaan senang, takut menjadi berani, minder menjadi percaya diri, pesimis menjadi optimis, atau bosan menjadi penuh gairah. Maka tidak salah bila seorang filsuf, Marcus Aurelius, memiliki pandangan bahwa "Hidup kita ditentukan oleh pikiran".

Kalau berpikir tentang hal-hal menyenangkan, maka kita akan menjadi senang. Jika memikirkan hal-hal menyedihkan, kita akan sedih. Begitu pula bila berpikir soal hal-hal menakutkan kita akan menjadi takut.

Rasanya memang sulit dipercaya. Namun, itulah adanya. Stanley R. Welty, Presiden Wooster Brush Company, berpendapat, "Pada saat keluar rumah di pagi hari, kita sendirilah yang menentukan apakah hari itu akan jadi baik atau buruk, karena tergantung bagaimana kita menjalankan pikiran kita. Dapat tidaknya kita menikmati hari itu sangat tergantung pada cara kita berpikir."

Kalau merasa kantung kita menipis, lalu mengeluh seakan-akan kita orang paling sial, bisa jadi hari itu menjadi hari paling membosankan. Tapi bila kita bangun pagi, memandang keluar jendela dan melihat bagaimana burung-burung bersiul menyambut pagi sambil merasakan kesejukan embun, tanpa mempedulikan kantung yang semakin kempis, mungkin kita akan mendapati hari itu sebagai hari baik. Bagaimana pun cuaca hari itu, bagaimana pun beratnya masalah yang dipikul hari itu, pikiranlah yang menentukan kehidupan kita. Yang kita pikirkan ketika itu, itulah hidup kita.

Yang bisa dilakukan adalah mengendalikan pikiran. Jangan biarkan pikiran kita membuat perasaan menjadi tidak enak. Senantiasa persepsikan kenyataan secara positif.

"Bila perlu berusahalah tersenyum dalam menghadapi situasi sesulit apa pun. Ada saat-saat di mana kita harus pasrah dan tertawa. Humor dalam hidup ini sangat penting. Jangan lupa bahwa hal-hal sederhana ini dapat membantu Anda mempertahankan perspektif," kata Dale Carnegie, pendiri Dale Carnegie & Associates.

Bila dalam kesedihan kita mencoba tersenyum, sebenarnya kita tengah mencoba melepaskan diri dari perasaan sedih itu. Saat itu kita tengah menetralkan perasaan negatif di dalam diri. Hal ini sangat baik dan bisa membantu agar kita tidak terlalu larut dalam duka.

Demikian pula ketika tengah dihadapkan pada masalah-masalah berat, senyum kita sedikit banyak akan membantu melepaskan ketegangan. Selanjutnya, biarkan diri relaks, pandang kenyataan di hadapan kita secara positif, karena dengan begitu kita bisa mengambil hikmah dari apa yang tengah dihadapi. Lalu pikirkan hal-hal yang dapat mengembalikan kegembiraan kita.

"Kalau ada masalah, relakslah. Santai saja. Pikirkan saja apa yang akan Anda lakukan selanjutnya, dan apa tindakan Anda untuk itu," kata Welty.

Memang, ada banyak hal yang menyakitkan, yang membuat kita cemas atau kesal. Namun jangan larutkan diri di dalamnya. Jangan biarkan masalah apa pun membuat kita patah semangat. Berpikirlah pada hal-hal positif yang bisa dilakukan. Biarkan semua masalah berlalu tanpa meninggalkan luka fatal.

Dengan begitu kita akan menjadi orang tangguh yang tak mudah jatuh. Pikiran kita menjadi terbiasa untuk selalu positif, dan kita akan lebih mudah mencapai cita-cita. Bukan cuma itu, pikiran positif serta kepercayaan diri kita akan menarik orang lain bergabung dengan kita. Mereka tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri menghadapi semua masalah. Malah dengan senang hati akan menemani dan membantu kita melewati semua kesulitan. Dan yang lebih penting, hidup kita akan menjadi lebih menyenangkan

6 Tips Tampil Percaya Diri

Kawan² yang kurang pede, ini dibawah ada tips² khusus, semoga bermanfaat

• BERDIRI TEGAK, Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah merubah penampilan, berdirilah yang tegak, busungkan dada dan coba tampillah sempurna. Pokoknya jangan sampai kelihatan lecek dech, soalnya penampilan seseorang akan menentukan penilaian orang lain, buatlah kesan pertama begitu menggoda selanjutnya terserah anda.

• BERSIKAP ASERTIF, Mulai sekarang cobalah merubah sikap, jadilah orang yang tahu kapan harus berkata tidak dan kapan berkata ya. Coba sekali-kali untuk tidak terlalu membayangkan orang lain akan berkomentar apa tentang diri kamu. Dan jangan takut bikin perubahan.

• OBYEKTIF MENILAI DIRI SENDIRI. No body's perfect, nggak ada orang lain di dunia ini yang sempurna, dan nggak ada juga orang di dunia ini yang benar² nggak berguna. Karenanya jujurlah menilai diri sendiri, jangan selalu menganggap dirimu tidak mampu dan orang lain selalu lebih unggul. Semuanya sama meski punya keahlian yang berbeda, jadi buat apa minder....??? Nggak ada untungnya.

• BUANG RASA TAKUT. Biasanya orang yang gak pede selalu kesulitan untuk mengungkapkan siapa dirinya pada orang lain. Cara mudah untuk berani menghadapi oarang lain adalah menatap mata lawan bicara kita, tapi jangan memandanginya. Menatap lain dengan memandang, kalau memandang biasanya kamu memperhatikan lawan bicaramu, bagaimana cara bicaranya, bagaimana mimik wajahnya. Boleh saja seperti itu asal jangan kelewatan, apalagi kalo sampi ngiler nggak karuan.

• SEDIKIT BASA BASI. Cobalah untuk bersikap basa basi, tapi jangan sampai basi beneran karena akan membosankan. Tidak semuanya basa-basi itu jelek kok, untuk meningkatkan rasa percaya diri kemu boleh juga mencobanya.

• BICARALAH YANG LUGAS. salah satu ciri orang yang kurang pede adalah tidak bicara secara lugas, selalu muter². Dan biasanya terlalu banyak berkata, eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, anu dan yang sejenisnya, misalnya. " saya akan eeeee, anu, saya kan anu......".

SELAMAT MENCOBA. JUST TOBE YOUR SELF!

masalah ekstradisi

PRINSIP-PRINSIP EKSTRADISI DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Oleh : Yudi Pratikno

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini mengakibatkan pula perkembangan kejahatan dan modus oprandinya semakin canggih sehingga penanggulangannya diperlukan kerja sama antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Kerja sama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta. Dalam hal kerjasama dalam bidang hukum dan peradilan pidan, masalahnya adalah berkenaan dengan yurisdiksi atas orang yang sedang dalam proses penerapan hukum pidananya (dari tahap penyelidikan, penyidikan, pembuatan berita acra pemeriksaannya, proses peradilannya ataupun pelaksanaan hukuman) atas kejahatan yang dilakukn oleh seseorang yang dalam beberapa aspeknya terkait dengan yurisdiksi negara lain.Dalam masalah kerjasama hukum dan peradilan pidana ini,ada terkait dengan masalah ekstradisi.

Setiap negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban, dan ketentraman bagi setiap warganya atau orang yang berada di wilayahnya.

Pelanggaran atas tata hukum itu dikenakan sanksi sebagai upaya pemaksa agar hukum tetap dapat ditegakkan. Pelanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kejahatan yang telah dilakukannya di depan pengadilan dan bila terbukti bersalah dia akan dijatuhi hukum yang setimpal dengan kesalahannya.

Akan tetapi tidak semua orang akan rela mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia akan berusaha menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman dengan melakukan segala macam cara. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri ke wilayah negara lain.

Orang yang melarikan diri ke negara lain dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukuman di negaranya melibatkan kepentingan kedua negara.

Bahkan seringkali kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tidak hanya melibatkan kepentingan kedua negara, tetapi seringkali lebih dari dua negara.

Hal ini bisa terjadi karena seseorang secara berturut-turut telah melakukan kejahatan di dalam wilayah beberapa negara. Atau kejahatan yang dilakukan dalam satu negara atau di luar suatu negara, menimbulkan akibat pada beberapa wilayah negara, sehingga kejahatan tersebut menjadi kejahatan internasional.[1]

Pada umumnya, penjahat berusaha melarikan diri ke negara-negara terdekat dan paling mudah dijangkau, namun karena kemajuan teknologi penerbangan, dan jenis kejahatan ekonomi pelarian sudah menjangkau ke beberapa negara. Dengan demikian sifat kejahatannya telah memunculkan adanya sifat internasional kerena telah melewati batas yurisdiksi dari suatu negara.

Dalam kasus larinya pelaku ke negara lain yang memiliki yurisdiksi, untuk mengadili pelaku, menghadapi masalah dalam proses pengadilannya. Masalah tersebut dimulai dari pemeriksaan oleh aparat penegak hukum sampai pada pengadilan yang akan mengadilinya karena keberadaan si pelaku di wilayah negara lain yang mempunyai yurisdiksi, disinilah dibutuhkan adanya suatu pranata dari hukum internasional yang dapat menyelesaikan permasalahan ini dalam bentuk kerjasama, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional

Dengan adanya perjanjian-perjanjian internasional semacam ini, negara-negara memilik landasan hukum yang kuat, untuk bekerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional, walaupun dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala seperti masalah dalam ruang lingkup hukum pidana internasional formal-prosedural,[2] diantaranya :

a. Tentang pencarian, pengkapan, penahanan, penyerahan, proses peradilan dan penghukumannya jika bersalah, serta pelaksanaan hukuman atas orang atau orang-orang yang menjadi pelaku kejahatan;

b. Tentang pembuatan berita acara, jika misalnya si pelaku yang sedang diproses di suatu negara atas suatu kasus kejahatan yang kemudian berita acara itu dibutuhkan di negara lain dalam kasus yang sejenis yang pelakunya bekerjasama dengan orang tersebut;

c. Tentang penyerahan, pemeriksaan alat bukti dalam suatu kasus kejahatan internasional sedangkan alat bukti tersebut berada di lebih dari satu negara yang ternyata saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan sangat dibutuhkan oleh negara yang mengadili si pelaku kejahatan yang bersangkutan;

d. Tentang kerjasama aparat-aparat penegak hukum dari dua atau lebih negara dalam penyelesaian perkara-perkara pidana;

e. Tentang pemindahan pelaksanaan hukuman yang telah dijatuhkan atas seseorang yang dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana;

f. Dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan itu juga, perkembangan kejahatan itu telah sampai pada suatu keadaan dimana kejahatan itu melibatkan, atau juga dilakukan oleh subyek hukum Internasional.

Subyek Hukum Internasional salah satunya adalah individu disamping adanya subyek Hukum Internasional lainnya seperti Organisasi Internasional, Tahta Suci, Pemberontak dan Negara. Dengan demikian pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu sebagai subyek hukum dijamin oleh Hukum Internasional. Jadi individupun dapat melakukan klaim dihadapan peradilan Internasional seperti yang terjadi pada Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919 antara Jerman dengan Inggris dan Perancis, dengan masing-masing sekutunya terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang perorang mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitase Internasional [3] begitupun pula dapat dibebani tanggungjawab secara langsung atas tindakan atau kejahatan-kejahatan tertentu yang dilakukannya, yang melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Internasional.

Dalam masyarakat Internasional tindakan individu adalah berupa tindakan yang merupakan kejahatan Internasional (International Crime) dan terhadap kejahatan itu dapat dibebani tanggungjawab Internasonal (International Crime Responsibility). [4] karena menurut teori tangungjawab, bahwa, sesorang bertangungjawab atas perbuatannya. [5] Kejahatan itu bisa ditujukan kepada Negara, individu atau kepada harta benda milik Negara atau individu, yang melintasi batas Negara baik secara tempat terjadinya, lokasi ditemukan bukti maupun korban yang ditimbulkannya juga yang dilakukan oleh individu-individu (deelneming) dan tidak bertujuan politk. Namun yang lebih penting adalah timbulnya berbagai macam tindak kejahatan baru itu karena sifatnya yang tidak mengenal batas-batas wilayah suatu Negara dengan Negara lain, dia melintasi batas Negara baik dalam hal tempat terjadinya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, bukti-bukti yang didapat, sampai pada pelaku dan atau korban yang berbeda kewarganegaraan satu dengan yang lainnya yang tunduk pada hukum yang berbeda, sehingga kejehatan ini dirasa sangat melukai rasa keadilan dari seluruh atau sebagian umat manusia

Dengan demikian terlihat perbedaannya dengan kejahatan dalam pengertian hukum pidana nasional, demikian pula dengan sifat internasionalnya mulai semakin kabur oleh karena aspek-aspeknya sudah mencakup individu, Negara, benda, yang meliputi aspek politik dan privat. Yang nampak adalah sifat yang transnasional baik privat maupun public, politik atau bukan politik. Oleh karena itu akan lebih tepat untuk menyebutkan kejahatan semacam ini sebagai kejahatan transnasional. [6]

II. PERMASALAHAN

Dari latar belakang permasalahan sesuai uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa pengertian ,unsur-unsur dan Asas-asas pokok dalam ekstradisi

2. Bagaimana pengaturan tentang ekstradisidan bagaimana ekstradisi menurut konvensi PBB serta apa yang dimaksud dengan ekstradisi terselubung

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Ekstradisi

Ekstradisi adalah merupakan pranata hukum yang umurnya sudah tua sebab sudah dikenal pada jaman Yunani, Romawi dan Mesir Kuno. Sebuah Perjanjian Perdamaian antara Raja Ramses II dari Mesir dengan Raja Haffusili dari Kheta yang dibuat pada tahun 1279 SM, yang salah satuya isi perjanjiannya berupa kesediaan salah satu pihak untuk menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau ditemukan di dalam wilayah pihak lain. Telah menunjukkan bahwa ekstradisi sudah cukup lama dikenal.

Praktek-praktek tentang pengambilan dan membawa kembali seorang pelaku kejahatan dari satu negara yang melarikan diri ke negara lain, sudah berulang dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama di seluruh atau sebagian besar kawasan di dunia ini. Proses atau prilaku yang sama dan berulang secara berkesinambungan inilah yang kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dibentuk aturan hukum yang dibuat melalui perjanjian-perjanjian internasional baik secara bilateral, multilateral maupun regional. Yang diimplementasikan ke dalam bentuk perundang-undangan oleh masing-masing negara.[7]

Bahkan pada tanggal 14 Desember 1990, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor 45/117 tentang model Treaty on Extradition, yang walaupun berupa model hukum saja, jadi belum merupakan hukum positif, tapi dapat dijadikan model oleh negara-negara dalam membuat perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi.

Berdasarkan asas umum dalam hukum internasional setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang ada dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan (act of sovereignity) di dalam wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri.
Sebab tindakan yang demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah-masalah dalam negeri negara lain, yang dilarang dalam hukum internasional. Persetujuan yang dimaksudkan disebut sebagai perjanjian ekstradisi.

Menurut I Wayan Parthiana istilah Ekstradisi diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada ataupun berdasarkan prinsip timbal-balik atau hubungan baik, atas seorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seorang yang telah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (terhukum atau terpidana) oleh negara tempatnya berada (negara diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara peminta), atas permintaan dari negara peminta, dengan tujuan untuk mengadilli dan atau melaksanakan hukumannya.[8]

Menurut J.G. Starke, istilah ekstradisi menunjuk kepada proses dimana berdasarkan perjanjian atau atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan kepada negara lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan, negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku tindak pidana tersebut.[9]

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi,[10] menyebutkan ektradisi adalah :

“Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya”.

Pada UU tersebut juga terdapat penegasan terhadap prinsip dasar pelaksanaan ekstradisi di Indonesia yakni ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian (treaty atau agreement) maupun tanpa perjanjian dengan dasar hubungan baik dan dengan melihat kepada kepentingan nasional Indonesia. Selain juga diatur mengenai prinsip bahwa ekstradisi dapat dilakukan terhadap jenis kejahatan yang telah ditentukan dalam UU maupun jenis kejahatan diluar daftar yang telah ditentukan dalam UU[11].

B. Unsur-Unsur Ekstradisi

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan dapat ditarik beberapa unsur penting dalam ekstradisi[12] yang menjadi syarat adanya ekstradisi, antara lain :

1. Ekstradisi adalah merupakan penyerahan orang yang diminta yang dilakukan secara formal atau cara atau prosedur tertentu.

2. Ekstradisi hanya bisa dilakukan apabila didahului dengan permintaan untuk menyerahkan dari negara-peminta kepada negara-diminta.

3. Ekstradisi bisa dilakukan baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya atau juga bisa dilakukan berdasarkan atas timbal balik apabila sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua pihak. (dalam praktek ada negara yang tidak mau menyerahkan karena tidak ada perjanjian ekstradisi sebelumnya).

4. Orang yang diminta bisa berstatus sebagai tersangka, tertuduh, terdakwa ataupun sebagai terhukum.

5. Maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk mengadili orang yang diminta atau menjalani masa hukumannya (sisa masa hukumannya).

Permohonan ekstradisi harus dilakukan melalui saluran diplomatik, misalnya dilakukan oleh Kepala Negara, Perdana Menteri, atau Menteri Luar Negeri dari negara-peminta kepada Kepala Negara, Perdana Menteri, atau Menteri Luar Negeri negara-diminta, baik secara langsung maupun malaui Duta Besar masing-masing pihak. Permintaan itu harus disertai dengan dokumen-dokumen yang terkait yang sudah dilegalisasi.

Demikian juga jawaban dari negara-diminta akan disampaikan melalui saluran diplomatik sesuai dengan hukum negara-diminta.

C. Ekstradisi Menurut Konvensi PBB

Setelah dikeluarkannya Resolusi Nomor 45/117 tentang model Treaty on Extradition, pada tanggal 14 Desember 1990 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan atas kekhawatiran negara-negara di dunia akan ancaman dari kejahatan yang terorganisir maka pada tahun 2000 yang berlaku efektif pada tahun 2002 dalam pasal 16 mengatur tentang Ektradisi[13]:

1. Pasal ini akan berlaku pada kejahatan yang dicakup oleh Konvensi ini atau dalam kasus-kasus dimana suatu kejahatan yang ditunjuk dalam pasal 3, paragraf 1(a) atau (b), melibatkan sebuah kelompok kriminal terorganisir dan orang yang merupakan subyek dari permohonan untuk ekstradisi bertempat di wilayah Negara Anggota termohon. Asalkan kejahatan dimana ekstradisi diupayakan dapat dihukum berdasarkan hukum dalam negeri Negara Anggota pemohon dan Negara Anggota Termohon (asas Kejahatan ganda).
2. Jika permohonan untuk ekstradisi mencakup beberapa kejahatan serius terpisah, yang beberapa diantaranya tidak dicakup oleh pasal ini, Negara Anggota termohon dapat juga menerapkan pasal ini dalam hal kejahatan-kejahatan belakangan.
3. Masing-masing dari kejahatan pada pasal ini berlaku, akan dianggap sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam traktat (perjanjian) ekstradisi yang ada kemudian di antara Negara-negara Anggota berusaha mencakup kejahatan-kejahatan seperti itu sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap traktat (perjanjian) ekstradisi yang akan diadakan diantara mereka.
4. Jika Negara Anggota yang membuat ekstradisi bergantung pada keberadaan traktat (perjanjian) menerima permohonan untuk ekstradisi dari Negara Anggota lainnya dimana ia tidak mempunyai traktat (perjanjian) ekstradisi, ia dapat menganggap Konvensi ini sebagai basis legal (landasan hukum) untuk ekstradisi berkenaan dengan kejahatan pada pasal ini berlaku.
5. Negara Anggota yang membuat ekstradisi bergantung pada keberadaan traktat (perjanjian) akan :
6. Pada waktu penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan atau pemasukan Konvensi ini, memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa apakah mereka akan mengambil Konvensi ini sebagai basis hukum untuk kerjasama mengenai ekstradisi dengan Negara Anggota lain pada Konvensi ini, dan
7. Jika mereka tidak mengambil konvensi ini sebagai basis hukum untuk kerja sama mengenai ekstradisi, berupaya mencari perjanjian yang tepat untuk mengadakan traktat (perjanjian) mengenai ekstradisi dengan Negara Anggota lain pada Konvensi ini untuk mengimplementasikan pasal ini.
8. Negara anggota yang tidak membuat perjanjian ekstradisi bergantung pada keberadaan traktat (perjanjian) akan mengakui kejahatan-kejahatan dimana pasal ini berlaku, sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi diantara mereka sendiri.
9. Ekstradisi akan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang diatur oleh hukum dalam negeri Negara Anggota termohon atau oleh traktat (perjanjian) ekstradisi yang berlaku, termasuk antara lain, kondisi-kondisi dalam hubungan dengan persyaratan hukuman minimum untuk ekstradisi dan menjadi dasar yang mungkin digunakan Negara Anggota termohon untuk menolak ekstradisi.
10. Negara Anggota (bergantung pada hukum dalam negeri mereka), akan berusaha memperlancar prosedur-prosedur ekstradisi dan untuk menyederhanakan syarat-syarat pembuktian yang terkait dengan itu berkenaan dengan kejahatan dalam pasal ini berlaku.
11. Tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum dalam negerinya dan traktak (perjanjian) ekstradisi, Negara Anggota Termohon setelah yakin bahwa keadaan-keadaan yang begitu pasti dan urgen dan atas permohonan Negara Anggota pemohon, diupayakan dapat membawa sesorang yang diekstradisi yang berada di wilayahnya ke tahanan, atau mengambil langkah-langkah lainnya yang tepat untuk menjamin kehadirannya pada perkara ekstradisi.
12. Negara Anggota yang dalam wilayahnya ditemukan pelaku kejahatan, jika ia tidak mengekstradisi orang itu berkenaan dengan kejahatan tersebut dengan alasan bahwa ia adalah warga negaranya, wajib menyerahkan kasus tersebut secepatnya kepada aparat terkaitnya untuk dilakukan penyidikan atas permohonan Negara Anggota yang mengupayakan ekstradisi. Kemudian aparat tersebut akan membuat keputusan dan melakukan persidangan yang sesuai dengan hukum Negara Anggota tersebut. Negara Anggota yang bersangkutan akan saling bekerjasama terutama mengenai prosedural dan pembuktian untuk memastikan efisiensi penuntutan itu
13. Pada kondisi tertentu Negara Anggota dapat diijinkan berdasarkan hukum dalam negerinya untuk mengekstradisi atau menyerahkan dengan cara lainnya salah seorang warga negaranya hanya berdasarkan ketentuan (kondisi) bahwa orang itu akan dikembalikan ke Negara Anggota tersebut untuk menjalani hukuman yang dikenakan sebagai akibat dari perbuatan yang diadili dimana ektradisi atau penyerahan itu dilaksanakan dan bahwa Negara Anggota yang mengupayakan ekstradisi orang itu setuju dengan opsi ini dan syarat-syarat lain yang mungkin mereka anggap tepat
14. Jika ekstradisi yang diupayakan untuk tujuan penegakan hukuman ditolak karena orang yang diupayakan adalah warga negara dari Negara Anggota termohon (sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Anggota termohon) akan mempertimbangan penegakan hukuman yang telah dikenakan berdasakan hukum dalam negeri Negara Anggota pemohon.
15. Seseorang yang diadili berdasarkan ketentuan dalam pasal ini akan dijamin akan diperlakukan adil pada semua tahap pemeriksaan, termasuk memperoleh hak dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam negeri Negara Anggota di wilayah di mana orang tersebut ada.
16. Tidak ada kewajiban menurut pasal ini bagi Negara Anggota termohon untuk mengekstradisi seseorang apabila mempunyai keyakinan dan dasar yang kuat bahwa permohonan ektradisi dibuat untuk tujuan penuntutan atas dasar jenis kelamin, ras, agama, kewarganegaraan, asal-usul, etnis atau pandangan politik, atau bahwa pemenuhan atas permohonan itu menyebabkan kerugian pada orang tersebut karena alasan tersebut
17. Negara Anggota dapat menolak permohonan untuk diekstradisi semata-mata atas dasar bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan fiskal termasuk dianggap berhubungan dengan masalah fiskal
18. Sebelum menolak ekstradisi, Negara Anggota termohon, dengan alasan yang tepat, akan berkonsultasi dengan Negara Anggota pemohon untuk memberikan kelonggaran untuk menyajikan pandangan-pandangan untuk memberi informasi yang relevan tentang tuduhannya
19. Negara Anggota akan berupaya mengadakan perjanjian-perjanjian atau rancangan-rancangan bilateral atau multilateral untuk melaksanakan atau meningkatkan efektifitas ekstradisi

D. Asas-Asas Pokok Dalam Ekstradisi

Dalam ekstradisi dikenal ada beberrapa asas-asas pokok antara lain :

a. Asas Kejahatan Ganda,

artinya kejahatan yang dilakukan oleh orang yang diminta untuk diekstradisi itu, haruslah merupakan kejahatan dan dapat dijatuhi hukuman menurut sistem hukum pidana kedua pihak (negara-peminta maupun negara-diminta)

b. Asas Kekhususan,

artinya kejahatan yang dijadikan sebagai alasan atau dasar untuk meminta penyerahan orang yang diminta hanyalah kejehatan yang secara tegas tergolong sebagai kejahatan yang dapat diekstradisikan, apabila kejahatan itu tidak tergolong sebagai kejahatan yang dapat diekstradisikan berdasarkan perjanjian ekstradisi, maka permintaan itu dapat ditolak

Dilarang menyerahkan orang yang melakukan kejahatan politik

Negara-diminta diperbolehkan untuk tidak menyerahkan oarang yang diminta apabila orang yang diminta itu ternyata warga negaranya sendiri (warga negara dari negara-diminta)

c. Asas Ne Bis In Idem,

artinya penyerahan tidak dilakukan apabila keputusan pengadilan telah dijatuhkan atas kejahatan yang dimintakan penyerahan

Negara-diminta dapat menolak menyerahkan orang yang diminta apabila orang tersebut melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati menurut hukum dari negara-peminta sedangkan menurut hukum negara-diminta kejahatan itu tidak diancam dengan hukuman mati, kecuali ada kepastian dari negara-peminta behwa hukuman mati itu tidak akan dilaksanakan

d. Daluwarsa,

artinya negara-diminta dapat menolak permintaan penyerahan orang apabila kejahatan yang dilakukan orang itu menurut hukum negara-diminta telah daluwarsa walupun menurut negara-peminta belum daluwarsa dan sebaliknya (sesuai dengan prinsip pokok hukum pidana yaitu berlakunya ketentuan yang paling menguntungkan tersangka)

E. Beberapa Pengaturan Dalam Ekstradisi

Permohonan ektsadisi yang diajukan oleh negara-peminta kepada negara-diminta tidak selamanya dapat dijalani dengan mulus tanpa ada permasalahan yang timbul, berikut ini penulis mencoba mengemukakan beberapa pengaturan dalam menghadapi beberapa permasalahan yang timbul dalam perjanjian skstradisi[14] :

a. Pengaturan Tentang Kejahatan Hukuman Mati

Dalam perjanjian ekstradisi pengaturan mengenai kejahatan yang diancamkan dengan hukuman mati (capital punishment, deathpenalty) mendapat tempat tersendiri yang pada hakeketnya melindungi orang yang diminta, yakni, negara-diminta harus menolak menyerahkan orang yang diminta untuk diekstradisikan itu. Kecuali negara-diminta mendapat pernyataan tertulis (kepastian) dari negara-peminta tentang tidak akan dilaksanakannya hukuman mati tersebut. Timbul pertanyaan, bagaimana jika negara-peminta tidak menepati janjinya, artinya hukuman mati tetap dilaksanakan?

b. Pengaturan Tentang Penyerahan Barang

Dalam penyelesaian kasus ekstradisi pengaturan tentang penyerahan barang biasanya mendapatkan tersendiri dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat dengan berdasarkan pada hukum positif masing-masing negara. Barang-barang yang bisa diserahkan paada umumnya adalah barang-barang bergerak baik yang berhubungan langsung dengan kajahatan maupun yang tidak.berhubnungan dengan kejahatan.

Timbul masalah dengan barang-barang yang diserahkan itu ternyata tidak bisa masuk ke negara-peminta menurut undang-undangnya, atau barang-barang itu tidak dapat dikeluarkan dari wilayah negaranya menurut undang-undang negara-diminta. Disini diperlukan adanya kerjasama berdasarkan hubungan baik (dan timbal-balik) dari para pihak dalam penyelesaiannya.

c. Pengaturan Tentang Permintaan Lebih dari Satu Negara-Peminta

Apabila terjadi permintaan ekstradisi diajukanoleh lebih dari satu negara-peminta dikarenakan pelaku melakukan beberapa kejahatan yang dilakukannya di lebih dari satu negara maka yurisdiksi dari pengadilan yang akan mengadili pelaku tersebut menjadi banyak negara yang mempunyai yurisdiksi.Negara-diminta haruslah memberi keputusan penetapan negara-peminta manakah yang berhak mendapatkan pelaku, ini menyangkut dengan asas ne bis in idem. Maka negara-diminta akan mempertimbangkan permohonan ekstradisi dari negara-negara-peminta tersebut dengan memperhatikan :

a) Urutan waktu diterimanya permohonan permintaan ekstradisi dari negara-negara-peminta, manakah yang lebih dahulu mengajukan permohonan,

b) Dengan melihat negara-peminta mana yang telah ada perjanjian ekstradisi yang mengatur kejahatan tersebut,

c) Pertimbangan bobot atau beratnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang dilakukan di dua atau lebih negara dapat menjadi pertimbangan,

d) Masalah kewarganegaraan dari pelaku dapat juga dijadikan pertimbangan artinya, negara manakah yang merupakan negara asal pelaku, walaupun ada permasalahan, bagaimana jika pelaku mempunyai dwi-kewarganegaraan, dan kedua negara tersebut sama-sama melakukan permohonan ekstradisi.

e) Dan Lain-Lain

d. Pengaturan Tentang Pelarangan Terhadap Negara-Peminta Untuk Mengekstradisikan orang yang diminta kepada negara ketiga

Jika orang yang diminta sudah diserahkan oleh negara-diminta kepada negara-peminta, maka negara-peminta dilarang untuk mengekstradisikan lagi orang yang bersangkutan kepada negara lain yang berkedudukan sebagai negara-peminta atas kejahatan yang sama atau kejahatan yang lain sebelum diadili atau dijatuhkan hukuman.Negara-peminta harus mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut, dan setelah hukuman dijalankan, sehingga pada saat tertentu harus dibebaskan maka barulah orang tersebut dapat diserahkan kepada negara lain (dengan permohonan ekstradisi yang baru atas kejahatan lain).

e. Pengaturan Tentang Transit Atau Melewati Wilayah Negara Ketiga

Setelah proses penyerahan pelaku, kemudian pelaku dibawa ke negara-peminta, ini tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan melewati, singgah atau transit di negara lain karena jauhnya perjalanan, ada ketentuan mengenai transitnya pelaku yang diekstradisi yaitu, negara yang membawa pelaku diwajibkan untuk melapor ke negara yang akan dilewati atau ditransiti (disinggahi), agar negara tersebut (negara yang dilewati atau disinggahi) bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi ketika melewati atau menyinggahi negara tersebut.

f. Pengaturan tentang tanggungjawab atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perjanjian ektrsdisi sebaiknya diatur tentang biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan batasan tanggungjawab finansial ditanggung oleh masing-masing negara.

Perkembangan sejarah ekstradisi juga mengalami kemajuan pelaksanan ekstradisi tidak hanya dilakukan berdasarkan perjanjian ekstradisi yang telah dibuat oleh negara-negara yang merasa berkepentingan dengan adanya ekstradisi ini.

F. Ekstradisi Terselubung

Pelaksanaan ekstradiis tidak selamanya melalui formal-prosedural yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Negara-negara yang telah menjalin hubungan baik terkadang menggunakan proses penyerahan pelaku dengan mengunakan cara-cara lain yang lebih praktis, effisien dan efektif dalam penanggulangan kejahatan transnasional ini, ada beberapa cara yang lazim digunakan, yang terbagi dalam 2 cara yakni cara yang legal dan cara yang illegal [15]:

Cara-cara yang legal :

a) Deportasi (deportation)

Deportasi adalah penyerahan secara sepihak oleh suatu negara terhadap orang asing, yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh negara yang mendeportasi, deportasi adalah cara yang legal dari suatu negara dalam rangka penyerahan seorang, atau lebih, ini menyangkut dengan menifestasi dari kedaulatan suatu negara. Depotasai bisa dilakukan karena seperti orang tersebut terlibat dalam (sebagai pelaku) suatu kejahatan atau juga bisa karena orang tersebut sedang dimintakan untuk diekstradisi oleh negara lain, dan negara yang mendeportasi bukan sebagai negara-diminta

1. Pengusiran (expulsion)

Hampir sama dengan pendeportasian terutama alasan pengusirannya, kalau dalam deportasi orang tersebut disuruh kembali ke negara dari mana dia datang, tapi dalam pengusiran, orang tersebut bisa menentukan kemana negara yang dikehendakinya. Pengusiran juga bisa dilakukan oleh pengadilan lantaran orang tersebut melakukan suatu kejahatan, setelah menjatuhkan hukum pengadilan juga bisa menyuruh orang itu untuk segera meninggalkan negara tersebut dengan betas waktu yang telah ditentukan

b. Penyerahan secara langsung atas seorang pelaku kejahatan di wilayah perbatasan

Cara ini lazim digunakan oleh negara-negara yang berbatasan langsung baik darat maupun laut dalam menanggulangi kejahatan transnsional maupun kejahatan konvensinal yang bersifat lokal berdasarkan hubungan baik. Pelaku yang tertangkap di wilayah negara yang berbatasan lengsung, diserahkan secara langsung di daerah perbatasan negara-negara tersebut.

3. Pengambilan secara paksa atas seorang pelaku kejahatan

Walaupun kurang lazim dilaksanakan, pengambilan secara paksa atas seorang pelaku kejahatan dapat dilakukan dengan persetujuan dari negara yang bersangkutan. Prosesnya, negara A bekerja sama dengan negara B untuk menangkap orang berada di negara B yang bukan negara B atau A, dan membawanya ke wilayah negara ketiga yang dirahasiakan. (Kasus Omar Al Farouk)

4. Cara yang illegal [16]:

1). Penculikan (abduction)

Penculikan merupakan tindakan illegal yang pernah terjadi, prosesnya seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke suatu negara oleh negara penculik dibawa keluar secara paksa tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari negara dimana dia berada, dan dilakukan secara dam-diam. (kasus Adolf Eichmann)

2). Pengambilan secara paksa atas seorang pelaku kejahatan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari negara tempatnya berada

Tindakan ini di luar kebiasan hukum internasional biasanya dilakukan oleh negara besar(kuat) kepada negara kecil (lemah). Prosesnya, orang yang berada di wilayah negara lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari negara tempatnya berada diambil secara paksa dan dilakukan secara terang-terang (berbeda dengan penculikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi) yang menurut kebiasaan-kebiasaan hukum internasional sangat bertentangan karena telah melanggar prinsip yang fundamental yakni kedaulatan dan kemerdekaan suatu negara. (kasus Noriega)

D. KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dapatlah ditarik beberapa kesimpulan mengenai ekstradisi, antara lain :

1. Semakin berkembangnya kejahatan dan ilmu tekhnologi telah membuat dunia ini semakin “sempit” penjahat yang telah melakukan kejahatan di suatu wilayah negara dapat dengan mudah keluar untuk melarikan diri, melepas tanggungjawabnya atas akibat yang dituimbulkan dari kejahatan yang telah dia perbuat, ke luar negeri, perkembangan inilah yang menuntut negara-negara di dunia membuat suatu pranata hukum internasional yang dapat mengambil atau menyerahkan pelaku kejahatan untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dengan suatu pranata yang dinamakan ekstradisi.

2. Pada dasarnya ekstradisi bertujuan untuk memberi sebuah kepastian hukum, dimana setiap pelaku kejahatan tidak akan dibiarkan bebas tanpa suatu pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun apabila melihat kaidah-kaidah yang ada dalam ekstradisi, terlihat perlindungan lebih ditekankan atau lebih mengutamakan hak-hak dari pelakunya bukan pada korban yang dirugikan atau pada kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Pelaku dapat meminta perlindungan kepada negara-diminta untuk tidak diserahkan kepada negara-peminta dengan alasan perbuatan yang dia lakukan adalah kejahata politik atau berhubungan dengan politik; kejahatan yang dia lakukan diancam dengan hukuman mati oleh negara-peminta; atau meminta perlindungan karena dia adalah warga negara dari negara-diminta.

3. Pada kenyataannya pelaksanaan ekstradisi terlalu memakan waktu dan biaya yang cukup tinggi, untuk itu negara-negara yang telah mempunyai hubungan baik antara satu dengan yang lainnya lebih melihat kepada upaya penyerahan pelaku kejahatan yang lebih praktis, efektif dan efisien dengan berdasarkan pada hubungan baik tadi dan kerjasama dalam pemberantasan kejahatan transnasional maupun kejahatan internasional yang jelas-jelas telah mengancam perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Hans Kelsen General Theory Of Law and State, diterjemahkan oleh Somardi, Rimdi Press, Bandung, 1995

I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya, Bandung, 2006

............................, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Yrama Widya, Bandung, 2004

J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1988

Mochtar Kusumaatmaja & Etty R. Agus, Pengantar Hukum Internasiona, Alumni, Bandung, 2002

Romli Atmasaamita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Nomor 04 Tahun 1999

Terjemahan dari United Convention Against Transnational Organized Crime, meteri perkuliahan Konvensi Kejahatan Transnasional pada Program Pascasarjana Unpad, tahun 2006

---

[1] Romli Atmasamita memberikan definisi mengenai Hukum Pidana Internasional : “Hukum Pidana yang mengatur batas-batas berlakunya hukum pidana di luar batas teritorial suatu negara” disampaikan dalam kuliah Hukum Pidana Internasional pada program Pascasarjana UNPAD di Cimandiri, jumat 30 November 2007

[2] I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya, Bandung, 2006, hlm.135-136

[3] Mochtar Kusumaatmaja & Etty R. Agus, Pengantar Hukum Internasiona, Alumni, Bandung, 2002, hlm.103

[4] I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Intrnasional dan Ekstradisi, Yrama Widya, Bandung, 2004, hlm.40

[5] Hans Kelsen General Theory Of Law and State, diterjemahkan oleh Somardi, Rimdi Press, Bandung, 1995 hlm.67

[6] I Wayan Parthiana, Op.Cit hlm.41

[7] http://www.tribun-timur.com

[8] I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Yrama Widya, Bandung, 2004, hlm.129

[9] J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, Hlm 469.

[10] diberlakukannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang “Ekstradisi“ yang telah mencabut berlakunya peraturan yang ada sebelumnya yakni Staatbled 1883-188 Koninklijk Besluit Van 8 Mei 1883 Nomor 26 tentang “ Uitlevering Van Vreemdelingen “yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata hukum di Negara Republik Indonesia. Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Nomor 04 Tahun 1999, Hlm 109.

[11] http:// www.hukumonline.com

[12] I Wayan Parthiana, 2004, Op Cit, Hlm148

[13] Terjemahan dari United Convention Against Transnational Organized Crime, meteri perkuliahan Konvensi Kejahatan Transnasional pada Program Pascasarjana Unpad, tahun 2006, Hlm.22

[14] I Wayan Parthiana, 2006, Op Cit, Hlm.141

[15] I Wayan Parthiana, 2006, Ibid, Hlm.147

[16] Cara Illegal yang dimaksud adalah bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan hukum internasional, seperti penghormatan suatu negara kepada negara lain yang berdaulatdan merdeka, atau penghormatan kepada pejabat negara yang secara de facto maupun secara de jure masih menjabat, biasanya juga sifat illegalnya timbul atau akan terlihat mulai dari tahap penyelidikan